Pelaporan Pada Istri Mantan Menteri ATR/BPN Dinilai Tidak Punya Etika Bisnis

Yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over.

ARR Vaujie M
Rabu, 17 Agustus 2022 | 06:46 WIB
Pelaporan Pada Istri Mantan Menteri ATR/BPN Dinilai Tidak Punya Etika Bisnis
bareskrim

TANTRUM - Bareskrim Polri dikabarkan mengungkapkan ada upaya damai antara PT BL dengan istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Hanifah Husein, yang diketahui ia dan sejumlah direksi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara.

Ricky Hasiholan Hutasoit selaku kuasa hukum PT Rantau Utama Bhakti Sumatera dan Hanifah Husein mengaku bingung dengan hal tersebut. Pasalnya, pihaknya telah ditersangkakan untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukan. 

"Bagaimana mau damai jika klien kami sudah jadi korban kriminalisasi murni. PT Rantau Utama Bhakti Sumatera sudah sah secara hukum dan tidak ada penipuan," kata Ricky kepada wartawan, Selasa 16 Agustus 2022.

Menurutnya, kriminalisasi yang dialami kliennya ini bukti bahwa pelapor tidak memiliki etika bisnis yang baik.

Baca Juga:Lomba Makan Kerupuk, Kisah Sedih Derita Rakyat

"Apa yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over," ujarnya.

Padahal, kata dia, salah satu pemegang saham PT BL yaitu Andi Asmara adalah Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Sumatera Selatan.

"Jadi seharusnya memiliki beban moral untuk memberikan contoh bagaimana berbisnis batu bara dengan santun," tegasnya.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti meminta Hanifah Husein dkk yang merasa dikriminalisasi untuk melaporkan kasus ini ke pihaknya.

"Kami persilahkan untuk mengirimkan pengaduan kepada Kompolnas," kata Poengky kepada wartawan.

Baca Juga:15 Link Twibbon 17 Agustus Gratis

Menurutnya, setelah laporan tersebut diterima, maka selaku pengawas fungsional Polri akan meminta klarifikasi ke pejabat terkait dan pejabat tinggi Polri.

"Tugas kami sebagai pengawas fungsional Polri. Jika laporan sudah kami terima maka kami kami klarifikasi ke penyidik dan Irwasum Polri," ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Prof Suparji Ahmad menilai Polri jangan melakukan kriminalisasi dalam kasus ini. Apalagi dalam hubungan keperdataan.

"Secara hukum tidak boleh terjadi kriminalisasi, kalau tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pidana, atau perbuatan pidana. Apalagi dalam hubungan keperdataan, maka diselesaikan melalui keperdataan yaitu melalui gugatan wanprestasi," kata dia.

Menurutnya dalam menangani kasus tersebut, penyidik harusnya bersikap sesuai dengan yang ada dalam hukum formil, maupun materil yang terkait dengan penegakan hukum dan sekaligus sesuai dengan konsep Presisi.

"Tentunya segala tindakan-tindakan hukum yang presisi itu harus berdasarkan alat bukti dan berjalan sesuai dengan prosedur, substansi dan kewenangan sesuai dengan profesional dan proporsional. Tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa dasar alat bukti yang jelas," katanya. 

Terkait konteks Bareskrim yang ingin mendamaikan kedua belah pihak dalam kasus ini, bukan dalam konteks didamaikan.

"Harus sesuai KUHAP, yakni dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan disertai alasan sesuai fakta hukum dan faktor yang jelas," katanya. 

Terkait dugaan kriminalisasi, dirinya menyarankan korban melapor ke Propam dam Kompolnas. "Ya melaporkan oknum polisi yang melakukan kriminalisasi harus dilakukan, agar kita tidak boleh menduga-duga. Supaya kemudian ke depannya tidak terjadi lagi penanganan perkara yang profesional dan berintegritas," ujarnya.

"Jangan sampai ada motif lain dalam dugaan kriminalisasi ini karena ada kedekatan antara pengusaha dan aparat. Akhirnya dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, karena akan terjadi vested interest yang mencederai integritas dari aparat penegak hukum terutama kesatuan Polri dan kepercayaan masyarakat," ujarnya. 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sampai saat ini masih menunggu untuk proses lebih lanjut usai adanya kesepakatan tersebut.

"Untuk mengambil keputusan lebih lanjut, penyidik masih menunggu akta perjanjian perdamaian antar para pihak," katanya.

Polhukam

Terkini

Apple juga meminta pengguna itu untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ia setuju untuk bungkam tanpa menceritakan kisahnya pada siapapun

Korporasi | 13:05 WIB

Motor jenis bobber ini dinamakan RKG 5000

Korporasi | 12:45 WIB

Tercatat, hingga 2 Oktober 2022, berdasarkan data LKPP, total ada 1,34 juta produk yang tayang di katalog elektronik dengan rincian 811.466 produk di e-katalog nasional

Korporasi | 11:51 WIB

Penawaran ini disampaikan oleh Sekertaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja

Makro | 11:31 WIB

Penetapan jadwal baru terus dilakukan secara proaktif sehubungan dengan penundaan konser Justin Bieber Justice World Tour 2022 Jakarta.

Trand | 10:52 WIB

Klaim itu dikatakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di sela acara West Java Investment Summit 2022

Makro | 10:25 WIB

Kementerian PUPR melakukan penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua.

Makro | 09:20 WIB

Jaminan itu disampaikan Wagub Jabar dalam WJIS 2022

Makro | 09:17 WIB

Pada ULDS 2022 kali ini, 12 tim akan bertanding memperebutkan gelar juara dan total prizepool Rp20 juta. Turnamen ini digelar online dan dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube UniPin Gaming.

Trand | 08:27 WIB

Berdasarkan laporan harian produksi sampai dengan 3 Oktober 2022 jumlah produksi gula total 280.824 ton dengan rendemen diproyeksikan di atas tujuh persen.

Korporasi | 07:44 WIB

Idris juga mengingatkan dengan tegas lembaga ataupun perusahaan untuk selalu memperhatikan bangunan mereka agar tidak terjadi peristiwa serupa.

Metropolitan | 16:08 WIB

Kabar duka datang dari MTsN 19 Jakarta di bilangan CIlandak, Jakarta Selatan. Tiga siswa meninggal dunia akibat tertimpa tembok sekolah yang roboh karena tergerus air banjir.

Metropolitan | 15:25 WIB

Penanganan banjir menjadi salah satu pekerjaan berat yang belum selesai dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Metropolitan | 13:05 WIB

pemberitahuan tilang hanya dikirimkan melalui pesan SMS dari sistem tilang elektronik, tidak melalui pesan WhatsApp

Metropolitan | 11:12 WIB

Pengusahan asal Batam yang dikenal sebagai Haji Permata tewas ditembak saat diburu tim Bea Cukai atas dugaan penyelundupan rokok ilegal

Metropolitan | 08:58 WIB

Denise Chariesta beropini cara Nikita Mirzani agar tetap populer adalah dengan mengomentari permasalahan orang lain.

Gosip | 23:10 WIB

Hasil visum KDRT Lesti Kejora juga jadi berita pilihan hari ini.

Gosip | 22:36 WIB

Kendati begitu, Baim Wong belakangan sadar apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan.

Gosip | 21:27 WIB

Perempuan berusia 26 tahun itu menceritakan pengalamannya terjun di industri porno tersebut dan mengaku masih kerap merasa takut.

Gosip | 20:50 WIB

Di momen lamaran, Jess No Limit memberikan kalung pada Sisca Kohl.

Gosip | 20:31 WIB
Tampilkan lebih banyak