Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Kini Minimal Harus Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.

ARR Vaujie M
Kamis, 07 Juli 2022 | 18:06 WIB
Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Kini Minimal Harus Digaji Rp 10 Juta Per Bulan
suara.com

Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia  di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.

"Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.

Wilayah itu juga setuju untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan.

Baca Juga:LINE Today Resmi Tutup Layanan

"Beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. 

"Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI," katanya.

Ia menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.

Berdasarkan data BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan tersebut yang sempat tertunda.

Baca Juga:Jokowi Sebut Harga Pangan Dunia Naik 30 sampai 50 Persen

Polhukam

Terkini

Pilihan sang istri ini malahan membuat suaminya puas

Trand | 09:04 WIB

Masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman bahwa interaksi di dunia maya atau internet harus diperlakukan sama seperti halnya masyarakat berkomunikasi di dunia nyata.

Trand | 08:41 WIB

Aktivitas akan terasa mudah dan ringan apabila diawali dengan doa

Trand | 07:30 WIB

Harapan diprosesnya dugaan pelecehan istri Ferdy Sambo dilayangkan oleh kuasa hukum

Polhukam | 06:29 WIB

Ahmad Dhani sudah beberapa kali ikut dalam kontestasi politik. Mulai dari Pilbub Bekasi 2017 hingga sebagai caleg di Pileg 2019. Lagi-lagi, tak berhasil lolos.

Polhukam | 06:07 WIB

Paku itu keluar dari mulut Pesulap Merah saat berbincang dengan Ustaz Muhammad Faizar

Trand | 05:37 WIB

Ridwan Kamil mengaku telah mendengarkan aspirasi tenaga honorer yang resah menghadapi kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023.

Makro | 05:06 WIB

Jawa Barat mengirimkan 558 Pramuka ke Jambore Nasional di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, pada 14 - 21 Agustus 2022.

Polhukam | 04:04 WIB

Home Clinic merupakan platform digital penyedia jasa layanan kesehatan. Didukung oleh tenaga kesehatan yang mumpuni, Home Clinic cepat menghampiri pasien.

Korporasi | 03:06 WIB

Dekranasda Kota Bandung menjanjikan banyak keuntungan jika para pelaku usaha mau gabung.

Korporasi | 02:03 WIB

Sebagai pengingat, langkah untuk melakukan pembayaran PBB lewat layanan QRIS adalah dengan memindai kode (barcode) di laman SPPT wajib pajak. Setelah dipindai, wajib pajak bisa memastikan data secara rinci mengenai data PBB.

Korporasi | 00:59 WIB

Ruang mediasi untuk mengurangi perkara di pengadilan tersebut terletak di Jalan Tera No. 20 Bandung.

Polhukam | 23:02 WIB

Pasar Kreatif Kota Bandung tersebut baru dilaksanakan pada 5 mal, target sudah mencapai Rp 6,5 miliar. Sisanya 1 mal yakni di Paskal 23 dengan target Rp 2 miliar.

Korporasi | 22:03 WIB

Timsus Polri menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah penembakan terhadap saudara Brigadir J atas perintah FS. Tidak ada baku tembak.

Polhukam | 21:04 WIB

Ferdy Sambo, RR, dan KM dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Polhukam | 20:04 WIB
Tampilkan lebih banyak