Kemensos Akan Segera Panggil Pemimpin ACT

Kementerian Sosial berwenang memberikan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang serta melakukan pemeriksaan

ARR Vaujie M
Selasa, 05 Juli 2022 | 16:21 WIB
Kemensos Akan Segera Panggil Pemimpin ACT
suara.com

TANTRUM - Lembaga penghimpun dana ACT saat ini jadi perbincangan publik setelah Majalah Tempo menurunkan laporanya terkiat penggunaan dana sumbangan untuk operasional para petingginya dan konflik di lembaga pengumpul sumbangan tersebut. 

Kementerian Sosial akan memanggil pemimpin Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminta keterangan berkenaan dengan tuduhan penyelewengan dana umat yang dilayangkan kepada organisasi kemanusiaan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Selasa, menjelaskan, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, Kementerian Sosial berwenang memeriksa lembaga pelaksana pengumpulan uang dan barang yang diduga melakukan pelanggaran.

"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT (dalam pertemuan) yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola," katanya.

Baca Juga:Jangan Takut Berhubungan Seks Saat Hamil, Tapi Ada Syaratnya

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial berwenang memberikan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang serta melakukan pemeriksaan apabila ada masalah atau dugaan pelanggaran dalam pengumpulan uang dan barang (PUB).

Menurut dia, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial punya kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga yang bersangkutan sampai proses pemeriksaan tuntas.

Selain itu, menurut ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran.

"Mensos dapat menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan untuk kepentingan umum, pelaksanaan PUB meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan izin PUB, dan atau menimbulkan permasalahan di masyarakat," kata Harry.

Penyelenggara pengumpulan uang, dan barang, kata ia, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan hingga pencabutan izin operasi, serta sanksi pidana jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:Forum Zakat Tegaskan ACT Bukan Bagian Dari Ekosistem Pengelola Zakat

Polhukam

Terkini

Beda ageusia dengan dysgeusia dan anosmia

Trand | 15:07 WIB

Diabestfriends harus tahu cara cepat menurunkan gula darah

Trand | 14:07 WIB

Batu Mahpar tersebut diduga bukan dari bekas larva Gunung Galunggung

Trand | 13:09 WIB

Sebelumnya Lucinta Luna pamer selfie bareng Ruben Onsu

Trand | 11:11 WIB

Kabar Tasyi Athasyia unfollow Tasya Farasya heboh di Tiktok

Trand | 10:08 WIB

Sebelumnya Verrell Bramasta diisukan gay

Trand | 09:52 WIB

Kira-kira berapa harga Oppo Reno 8, yuk cek di bawah ini

Korporasi | 08:46 WIB

Tessa Kaunang yang meninggal dunia itu Genesy Kaunang

Polhukam | 08:07 WIB

SoftBank berinvestasi pada GoTo, eFishery, dan Modalku melalui unit Vision Fund.

Korporasi | 07:42 WIB

Keunggulan lain yang ditawarkan ponsel Realme adalah ukuran baterainya yang besar yaitu 5.000 mAh.

Trand | 07:04 WIB

Hujan itu berintensitas sedang hingga lebat

Polhukam | 06:55 WIB

Yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over.

Polhukam | 06:46 WIB

Ada beragam template Twibbon HUT RI di laman Twibbonize yang bisa Anda gunakan

Trand | 06:39 WIB

Apabila kalian mengalami masalah dan membutuhkan solusi, cara yang cukup ampuh adalah dengan melakukan aktivitas mandi pagi dengan menggunakan air dingin.

Trand | 06:11 WIB

Meski sudah 77 tahun merdeka, namun kemerdekaan itu belum dirasakan puluhan murid SDN Sukagalih di Jalan Ariawiratanudatar KM 1, Desa Mekargih, Kecamatan Cikalongkulon.

Polhukam | 05:03 WIB
Tampilkan lebih banyak