Transaksi E-Commerce Naik Terus, UU Perlindungan Konsumen Harus Direvisi

Revisi perlu dilakukan mencakup keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan konsumen, seperti e-commerce, dalam penyelesaian sengketa.

ARR Vaujie M
Rabu, 22 Juni 2022 | 17:05 WIB
Transaksi E-Commerce Naik Terus, UU Perlindungan Konsumen Harus Direvisi
suara.com

TANTRUM - Pandemi COVID-19 sudah mempercepat transformasi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk memberikan perlindungan konsumen yang bertransaksi pada platform digital.

"Tanpa perlindungan konsumen yang memadai, transformasi ini hanya melahirkan disrupsi baru dalam perekonomian Indonesia seperti kebocoran data, penipuan investasi maupun penipuan dalam perdagangan daring," Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022.

Ia memaparkaan, sampai saat ini, pemerintah belum merevisi UU Perlindungan Konsumen tahun 1999. Padahal kapasitas UU ini dalam menjamin hak-hak konsumen masih terbatas.

Revisi perlu dilakukan mencakup keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan konsumen, seperti e-commerce, dalam penyelesaian sengketa. 

"Sebagai pihak ketiga, platform e-commerce sesungguhnya memiliki peran penting dalam menengahi sengketa dan memfasilitasi ganti rugi antara konsumen dengan penjual,"  katannya.

Selain belum diakuinya pihak ketiga dalam UU PK, lanjut Pingkan, aturan-aturan yang ada saat ini belum selaras dalam hal mekanisme ganti rugi dan pelaporan.

UU menyebutkan ganti rugi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sementara Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan harus melalui Kementerian Perdagangan.

"Revisi diperlukan agar konsumen tidak bingung, sekaligus untuk memperjelas tanggung jawab antara kementerian/lembaga terkait," katanya.

Perlindungan konsumen adalah aspek yang sangat penting dan kompleks, yang sudah menjadi tantangan jauh sebelum transformasi digital dijadikan strategi prioritas negara dalam menyikapi perkembangan perekonomian dan menangkap peluang dari kesempatan ekonomi, di tengah perkembangan digitalisasi.

Salah satu syarat dalam menjamin keadaan pasar yang kompetitif, produsen dan penjual harus mendapatkan pemasukan dari penjualan dan/atau memperluas pangsa pasarnya dengan memenuhi atau bahkan memuaskan kebutuhan konsumen. Ketersediaan produk maupun jasa perlu disesuaikan dengan sisi permintaan.

Hal itu dilakukan oleh penjual dengan meningkatkan kualitas dari produk/jasanya dan juga memastikan tersedianya ragam pilihan dan penawaran dengan harga yang kompetitif sehingga konsumen tidak akan beralih ke produsen atau penjual lain. Hanya saja, seringkali praktik di lapangan berkata lain dan untuk itu, perlindungan konsumen memiliki peranan yang signifikan.

Survei OJK di 2019 memperlihatkan masih terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan (76,19 persen) dengan literasi keuangan (38,03 persen) di Indonesia. Kesenjangan yang diperparah oleh kurangnya cakupan perlindungan konsumen saat ini sudah memungkinkan timbulnya berbagai kasus yang melanggar perlindungan konsumen.

Saat ini Bappenas tengah menyusun Rancangan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2022-2024. CIPS mengapresiasi langkah tersebut mengingat perlindungan konsumen menjadi semakin penting di tengah arus transformasi digital dan Bappenas menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu dari tiga isu strategis dalam Rancangan Strategi Nasional ini.

Polhukam

Terkini

Diabestfriends harus tahu cara cepat menurunkan gula darah

Trand | 14:07 WIB

Batu Mahpar tersebut diduga bukan dari bekas larva Gunung Galunggung

Trand | 13:09 WIB

Sebelumnya Lucinta Luna pamer selfie bareng Ruben Onsu

Trand | 11:11 WIB

Kabar Tasyi Athasyia unfollow Tasya Farasya heboh di Tiktok

Trand | 10:08 WIB

Sebelumnya Verrell Bramasta diisukan gay

Trand | 09:52 WIB

Kira-kira berapa harga Oppo Reno 8, yuk cek di bawah ini

Korporasi | 08:46 WIB

Tessa Kaunang yang meninggal dunia itu Genesy Kaunang

Polhukam | 08:07 WIB

SoftBank berinvestasi pada GoTo, eFishery, dan Modalku melalui unit Vision Fund.

Korporasi | 07:42 WIB

Keunggulan lain yang ditawarkan ponsel Realme adalah ukuran baterainya yang besar yaitu 5.000 mAh.

Trand | 07:04 WIB

Hujan itu berintensitas sedang hingga lebat

Polhukam | 06:55 WIB

Yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over.

Polhukam | 06:46 WIB

Ada beragam template Twibbon HUT RI di laman Twibbonize yang bisa Anda gunakan

Trand | 06:39 WIB

Apabila kalian mengalami masalah dan membutuhkan solusi, cara yang cukup ampuh adalah dengan melakukan aktivitas mandi pagi dengan menggunakan air dingin.

Trand | 06:11 WIB

Meski sudah 77 tahun merdeka, namun kemerdekaan itu belum dirasakan puluhan murid SDN Sukagalih di Jalan Ariawiratanudatar KM 1, Desa Mekargih, Kecamatan Cikalongkulon.

Polhukam | 05:03 WIB

Dishub disebut sebagai pembina lalu lintas. Dishub Jabar pun diminta untuk bergairah melaksanakan tugasnya.

Makro | 04:02 WIB
Tampilkan lebih banyak