Pemindahan Ibu Kota Negara dan Status Jakarta Bisa Mengubah Format Pemilu 2024

Perubahan status Jakarta bisa menjadi akan mengubah formula pemilihan umum yang diselenggarakan di Jakarta

ARR Vaujie M
Selasa, 14 Juni 2022 | 08:46 WIB
Pemindahan Ibu Kota Negara dan Status Jakarta Bisa Mengubah Format Pemilu 2024
suara.com

TANTRUM - Hadirnya UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), pemekaran provinsi di Papua, hingga status DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara harus jadi perhatian dalam Pemilu 2024

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat menghambat dan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Dia menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 13 UU Nomor 3/2022 tentang IKN, maka IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, tidak ada pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi maupun Gubernur-Wakil Gubernur.

Menurut dia, lokasi IKN Nusantara yang mengambil sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bisa memengaruhi komposisi jumlah penduduk, jumlah pemilih, perhitungan daerah pemilihan di Kalimantan Timur, dan kondisi nasional pada umumnya.

"Begitu pula dengan pemekaran provinsi di Papua. Penyelesaiannya apakah melalui revisi UU Pemilu atau cara lainnya harus dibahas secepat mungkin," katanya.

Bamsoet mengatakan sesuai Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyatakan bahwa paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan dan UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang IKN.

"Artinya akan mengubah status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota sehingga bisa berdampak pada mekanisme Pemilu 2024 di Jakarta, termasuk suara pemilih luar negeri yang harus segera diputuskan. Apakah tetap masuk Jakarta atau masuk di IKN sebagai Ibu kota baru," ujarnya.

Dia menilai sesuai UU Nomor 29 tahun 2007, Jakarta hanya melakukan pemilihan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta Gubernur/Wakil Gubernur, tidak ada pemilihan untuk Walikota/Bupati dan DPRD Tingkat II/Kota/Kabupaten.

Menurut dia, sesuai Pasal 19 UU Nomor 29/2007, Wali Kota/Bupati yang berada di wilayah DKI Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

"Perubahan status Jakarta bisa menjadi akan mengubah formula pemilihan umum yang diselenggarakan di Jakarta," katanya.

Bamsoet menilai perubahan status Jakarta bisa jadi akan memunculkan daerah otonom baru tingkat kabupaten/kota yang bisa berdampak pada proses pemilu.

Selain itu, bisa memengaruhi formula daerah pemilihan, apakah luar negeri akan tetap ikut dalam Daerah Pemilihan Jakarta atau diubah dengan formula lain.

"Sebagaimana Malaysia yang mengatur bahwa pemilih di luar negeri masuk dalam daerah pemilihan sesuai asal domisili yang tertera dalam kartu penduduknya," katanya usai menerima para anggota KPU RI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI.

MPR mengapresiasi optimisme Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3/2022.

Polhukam

Terkini

Beda ageusia dengan dysgeusia dan anosmia

Trand | 15:07 WIB

Diabestfriends harus tahu cara cepat menurunkan gula darah

Trand | 14:07 WIB

Batu Mahpar tersebut diduga bukan dari bekas larva Gunung Galunggung

Trand | 13:09 WIB

Sebelumnya Lucinta Luna pamer selfie bareng Ruben Onsu

Trand | 11:11 WIB

Kabar Tasyi Athasyia unfollow Tasya Farasya heboh di Tiktok

Trand | 10:08 WIB

Sebelumnya Verrell Bramasta diisukan gay

Trand | 09:52 WIB

Kira-kira berapa harga Oppo Reno 8, yuk cek di bawah ini

Korporasi | 08:46 WIB

Tessa Kaunang yang meninggal dunia itu Genesy Kaunang

Polhukam | 08:07 WIB

SoftBank berinvestasi pada GoTo, eFishery, dan Modalku melalui unit Vision Fund.

Korporasi | 07:42 WIB

Keunggulan lain yang ditawarkan ponsel Realme adalah ukuran baterainya yang besar yaitu 5.000 mAh.

Trand | 07:04 WIB

Hujan itu berintensitas sedang hingga lebat

Polhukam | 06:55 WIB

Yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over.

Polhukam | 06:46 WIB

Ada beragam template Twibbon HUT RI di laman Twibbonize yang bisa Anda gunakan

Trand | 06:39 WIB

Apabila kalian mengalami masalah dan membutuhkan solusi, cara yang cukup ampuh adalah dengan melakukan aktivitas mandi pagi dengan menggunakan air dingin.

Trand | 06:11 WIB

Meski sudah 77 tahun merdeka, namun kemerdekaan itu belum dirasakan puluhan murid SDN Sukagalih di Jalan Ariawiratanudatar KM 1, Desa Mekargih, Kecamatan Cikalongkulon.

Polhukam | 05:03 WIB
Tampilkan lebih banyak