Moeldoko Pastikan Jokowi Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem jadi Nol di 2024

Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem lebih cepat, dari target selesai di 2030 menjadi 2024.

ARR Vaujie M
Selasa, 14 Juni 2022 | 18:03 WIB
Moeldoko Pastikan Jokowi Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem jadi Nol di 2024
suara.com

TANTRUM - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem lebih cepat, dari target selesai di 2030 menjadi 2024.

"Pada 2024, kemiskinan ekstrem harus nol. Untuk itu, Kantor Staf Presiden akan mengawal penuh Inpres ini. Jika tidak jalan, KSP akan membuat catatan," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

Ia menegaskan, pentingnya program pemberdayaan, seperti Program Reforma Agraria, di mana Pemerintah tidak hanya mendistribusikan tanah, melainkan juga memberikan program-program pemberdayaan kepada para penerima manfaat agar mandiri dan berdaya.

"Saya lihat masyarakat sulit untuk lepas dari kemiskinan ekstrem. Ini butuh pengungkit untuk mengentaskan mereka, yakni dengan program yang bersifat pemberdayaan," jelasnya.

Ia mengakui, jika bantuan sosial yang selama ini diberikan Pemerintah memang penting, namun pemberdayaan masyarakat menjadi jauh lebih penting.

"Jangan terus kasih ikannya, tapi ajari cara mendapat ikannya," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kesempatan yang sama mengatakan implementasi Inpres tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem akan diwujudkan dalam sejumlah program kunci.

Program-program yang dimaksud antara lain distribusi bantuan sosial (bansos) dan subsidi, pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan, serta pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan air minum.

"Dengan bansos, kami kurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Di sisi lain, kami lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatannya," jelas Muhadjir.

Pihaknya meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersinergi dan memastikan setiap program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan lancar dan tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan nasional per September 2021 adalah 9,71 persen atau 26,5 juta jiwa.

Polhukam

Terkini

Batu Mahpar tersebut diduga bukan dari bekas larva Gunung Galunggung

Trand | 13:09 WIB

Sebelumnya Lucinta Luna pamer selfie bareng Ruben Onsu

Trand | 11:11 WIB

Kabar Tasyi Athasyia unfollow Tasya Farasya heboh di Tiktok

Trand | 10:08 WIB

Sebelumnya Verrell Bramasta diisukan gay

Trand | 09:52 WIB

Kira-kira berapa harga Oppo Reno 8, yuk cek di bawah ini

Korporasi | 08:46 WIB

Tessa Kaunang yang meninggal dunia itu Genesy Kaunang

Polhukam | 08:07 WIB

SoftBank berinvestasi pada GoTo, eFishery, dan Modalku melalui unit Vision Fund.

Korporasi | 07:42 WIB

Keunggulan lain yang ditawarkan ponsel Realme adalah ukuran baterainya yang besar yaitu 5.000 mAh.

Trand | 07:04 WIB

Hujan itu berintensitas sedang hingga lebat

Polhukam | 06:55 WIB

Yang dilakukan pelapor dengan menggunakan instrumen negara atau penegak hukum jelas sebagai upaya hostile take over.

Polhukam | 06:46 WIB

Ada beragam template Twibbon HUT RI di laman Twibbonize yang bisa Anda gunakan

Trand | 06:39 WIB

Apabila kalian mengalami masalah dan membutuhkan solusi, cara yang cukup ampuh adalah dengan melakukan aktivitas mandi pagi dengan menggunakan air dingin.

Trand | 06:11 WIB

Meski sudah 77 tahun merdeka, namun kemerdekaan itu belum dirasakan puluhan murid SDN Sukagalih di Jalan Ariawiratanudatar KM 1, Desa Mekargih, Kecamatan Cikalongkulon.

Polhukam | 05:03 WIB

Dishub disebut sebagai pembina lalu lintas. Dishub Jabar pun diminta untuk bergairah melaksanakan tugasnya.

Makro | 04:02 WIB

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI menggelar acara pencegahan hepatitis bertajuk "Mendekatkan Akses Pengobatan Hepatitis Karena Hepatitis Tidak Dapat Menunggu."

Trand | 02:55 WIB
Tampilkan lebih banyak